Kasus Hunian Mewah Lapas Cibinong Disorot Media Internasional

PusakoNews.com, Jakarta - Kasus dugaan fasilitas hunian mewah bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mendapat sorotan media internasional. Al Jazeera pada Rabu (30/9/2026)memberitakan penonaktifan lima pejabat pemasyarakatan setelah ditemukannya kompleks hunian bergaya apartemen di area lapas tersebut.

Dalam laporannya, Al Jazeera menyebut kepala Lapas Cibinong termasuk lima pejabat yang dinonaktifkan. Informasi tersebut merujuk pada keterangan Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rudi Setiawan mengenai langkah pemeriksaan terhadap para pejabat yang diduga bertanggung jawab atas kondisi yang ditemukan Ombudsman.

Sorotan media asing itu muncul setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak di Lapas Cibinong pada 23 September 2026. Ombudsman menemukan lebih dari 10 bangunan terpisah dari blok hunian warga binaan yang terlihat seperti rumah, homestay, hingga vila. Di dalam salah satu bangunan ditemukan fasilitas seperti sofa, televisi, kulkas dan meja makan. Ombudsman juga melaporkan keberadaan fasilitas kebugaran serta simulator golf yang masih dalam tahap pembangunan.

Ombudsman menyatakan menemukan indikasi adanya warga binaan yang menempati bangunan tersebut. Lembaga itu juga menyebut terdapat dugaan pungutan Rp150.000 per minggu yang dilaporkan keluarga warga binaan. Temuan lain yang disoroti adalah adanya akses keluar di bagian belakang kompleks yang dinilai menimbulkan kerentanan keamanan.

Pemberitaan Al Jazeera juga mencatat bahwa bangunan tersebut pada awalnya diperuntukkan sebagai hunian resmi bagi petugas pemasyarakatan. Namun, penggunaan bangunan untuk warga binaan masih menjadi bagian dari penyelidikan. Identitas warga binaan yang disebut menempati kompleks tersebut juga belum diumumkan secara resmi.

Kasus tersebut kemudian mendapat perhatian lebih luas karena bukan hanya diberitakan media Indonesia. Associated Press juga melaporkan penonaktifan lima pejabat serta penyelidikan terhadap kompleks hunian tersebut, termasuk dugaan adanya perlakuan khusus bagi warga binaan.

Di dalam negeri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah menonaktifkan Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto bersama empat pejabat struktural lainnya untuk kepentingan pemeriksaan. ANTARA mencatat kelima pejabat tersebut dinonaktifkan menyusul temuan Ombudsman mengenai fasilitas mewah di lapas tersebut.

Ombudsman RI sendiri masih melanjutkan pengawasan dan menyatakan siap menyampaikan fakta lapangan terkait inspeksi Lapas Cibinong kepada DPR RI. Dengan demikian, sorotan media internasional terhadap kasus ini berlangsung ketika proses pemeriksaan dan pendalaman mengenai penggunaan fasilitas tersebut masih berjalan.