Hadapi El Nino 2026, Prabowo Instruksikan BMKG Cegah Kekeringan dan Karhutla

PusakoNews.com, Jakarta - Pemerintah Perkuat Langkah Antisipatif Hadapi Musim Kemarau

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung bersamaan dengan fenomena El Nino. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (28/7).

Dalam rapat tersebut, pemerintah menekankan pentingnya langkah-langkah preventif guna mengurangi risiko kekeringan, menjaga ketersediaan sumber daya air, serta mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi meningkat selama musim kemarau.

BMKG Perkuat Dukungan Melalui Operasi Modifikasi Cuaca

Usai rapat, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa BMKG akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca sebagai salah satu strategi utama pemerintah menghadapi dampak El Nino tahun ini.

Menurutnya, terdapat dua fokus utama dalam pelaksanaan operasi tersebut. Pertama, meningkatkan pasokan air melalui pengisian waduk guna menjamin ketersediaan air selama musim kemarau. Kedua, menjaga kelembapan kawasan rawan kebakaran, khususnya lahan gambut, agar tidak mudah terbakar.

Faisal menegaskan bahwa penguatan operasi modifikasi cuaca menjadi salah satu perhatian utama dalam arahan Presiden, mengingat langkah tersebut dinilai efektif sebagai bentuk mitigasi dini terhadap dampak kekeringan maupun ancaman kebakaran hutan.

Enam Provinsi Menjadi Prioritas Pengendalian Karhutla

BMKG menetapkan enam provinsi sebagai wilayah prioritas pelaksanaan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, yaitu:
- Riau;
- Jambi;
- Sumatera Selatan;
- Kalimantan Barat;
- Kalimantan Tengah; dan
- Kalimantan Selatan.

Operasi dilakukan secara berkala dengan tujuan meningkatkan kadar air di lahan gambut sehingga kondisi tanah tetap jenuh dan tidak mudah memicu kebakaran.

Selain enam provinsi tersebut, BMKG juga akan melaksanakan operasi modifikasi cuaca di Kepulauan Riau dan Aceh. Pelaksanaannya bersifat situasional dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi cuaca dan tingkat kerawanan di masing-masing wilayah.

Pengisian Waduk Jadi Prioritas Menjaga Ketahanan Air Nasional

Selain mendukung pengendalian karhutla, operasi modifikasi cuaca juga diarahkan untuk membantu pengisian sejumlah waduk di berbagai daerah.

Pelaksanaan program ini dilakukan melalui kolaborasi antara BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kehutanan, serta berbagai pihak terkait, termasuk sektor swasta.

Indonesia saat ini memiliki sekitar 240 waduk yang menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan sumber daya air nasional. Melalui pengisian waduk secara bertahap, pemerintah berupaya memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan strategis, mulai dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA), sistem irigasi pertanian, hingga penyediaan air bersih bagi masyarakat.

Pemerintah Utamakan Pencegahan Dibanding Penanggulangan

Faisal menegaskan bahwa strategi pemerintah kini lebih menitikberatkan pada langkah-langkah pencegahan dibanding hanya melakukan penanganan ketika kebakaran telah terjadi.

Jika sebelumnya upaya pengendalian lebih banyak dilakukan melalui pemadaman menggunakan water bombing maupun penyemprotan langsung di lokasi kebakaran, kini pemerintah mengedepankan peningkatan kelembapan tanah sejak dini melalui operasi modifikasi cuaca.

Dengan menjatuhkan hujan buatan di kawasan rawan, permukaan air tanah dapat dipertahankan sehingga lahan tetap basah dan risiko munculnya titik api dapat ditekan secara signifikan.

Pendekatan preventif tersebut dinilai telah memberikan hasil positif. Pemerintah mencatat kondisi kebakaran hutan dan lahan saat ini relatif lebih terkendali dibandingkan periode sebelum tahun 2015, ketika kejadian karhutla berskala besar masih sering terjadi.

Sinergi Lintas Lembaga Perkuat Ketahanan Menghadapi El Nino

Pemerintah menegaskan bahwa penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menghadapi tantangan musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino.

Melalui sinergi antara BMKG, BNPB, kementerian teknis, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, diharapkan upaya menjaga ketahanan air nasional sekaligus meminimalkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan dapat berjalan lebih efektif.

Arahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mengedepankan mitigasi sejak dini sebagai langkah strategis dalam melindungi masyarakat, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta memastikan ketersediaan sumber daya air di seluruh wilayah Indonesia selama musim kemarau.
[PusakoNews.com/red]