Menteri PPPA Dorong Transformasi Digital Pendidikan yang Aman, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Penuhi Hak Belajar Anak

PusakoNews.com, Yogyakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menegaskan pentingnya transformasi digital di sektor pendidikan sebagai langkah strategis untuk memperluas akses pembelajaran sekaligus memastikan terpenuhinya hak-hak anak atas pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan. Menurutnya, pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan harus berjalan seiring dengan penguatan sistem perlindungan anak agar ruang digital menjadi lingkungan yang aman, sehat, dan ramah bagi tumbuh kembang generasi muda.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri PPPA saat menjadi pembicara dalam Konferensi Pendidikan Indonesia yang diselenggarakan di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Rabu (2/7).

Dalam paparannya, Arifah Fauzi menyampaikan bahwa perkembangan teknologi digital telah membuka peluang besar dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak di berbagai wilayah. Teknologi memungkinkan peserta didik memperoleh sumber belajar yang lebih luas, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta mendukung pengembangan potensi anak sesuai kebutuhan zaman.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak dapat diukur semata dari semakin luasnya penggunaan teknologi di lingkungan pendidikan. Yang lebih penting adalah bagaimana teknologi mampu menjadi sarana pemenuhan hak anak sekaligus memberikan perlindungan dari berbagai ancaman yang muncul di ruang digital.

"Perkembangan teknologi digital telah membawa berbagai manfaat, khususnya dalam memperluas akses pendidikan bagi anak. Namun, transformasi digital di bidang pendidikan tidak cukup hanya diukur dari semakin luasnya pemanfaatan teknologi, melainkan juga dari sejauh mana teknologi mampu mendukung pemenuhan hak anak sekaligus menghadirkan perlindungan bagi setiap anak. Kemajuan teknologi harus berjalan beriringan dengan pembentukan karakter positif, penguatan literasi digital, serta sistem perlindungan yang mampu mencegah berbagai risiko di ruang digital," ujar Menteri PPPA.

Ia menjelaskan bahwa di balik berbagai manfaat yang ditawarkan teknologi digital, terdapat tantangan yang harus diantisipasi secara serius. Anak-anak kini berhadapan dengan berbagai risiko seperti perundungan siber, kekerasan berbasis gender secara daring, eksploitasi anak melalui media digital, hingga paparan konten negatif yang berpotensi mengganggu perkembangan fisik, mental, maupun sosial mereka.

Karena itu, Menteri PPPA menekankan bahwa perlindungan anak di era digital membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan melalui kolaborasi yang terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, hingga sektor swasta.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah, lanjutnya, telah diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tujuh Menteri mengenai Pedoman Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence/AI) dalam pembelajaran pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Kebijakan tersebut menjadi acuan dalam penggunaan teknologi dan AI secara bertanggung jawab sekaligus memperjelas pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung implementasinya di lingkungan pendidikan.

Arifah Fauzi juga mengingatkan bahwa hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas merupakan amanat Pasal 28 Konvensi Hak Anak. Oleh sebab itu, Kementerian PPPA terus memperkuat implementasi program Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) sebagai salah satu strategi menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, serta menjunjung tinggi hak-hak anak.

Penerapan SRA dilandasi lima prinsip utama, yakni non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, penghargaan terhadap pendapat anak, serta tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan.

Lebih lanjut, pemerintah juga memperkuat sistem perlindungan anak di ruang digital melalui dua regulasi strategis, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan (Perpres PARD). Kedua regulasi tersebut menjadi fondasi kebijakan nasional dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital hingga tahun 2029.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, seluruh kepala daerah didorong untuk menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas pembangunan, termasuk memastikan pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurut Ribka Haluk, berbagai tantangan seperti keterbatasan fiskal tidak boleh menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan. Pemerintah daerah perlu menghadirkan berbagai inovasi, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta membangun sinergi dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat agar ekosistem pendidikan mampu berjalan secara optimal.

Ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang memiliki peran penting dalam memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Ribka Haluk juga menilai Kementerian PPPA memiliki posisi strategis dalam memastikan setiap anak memperoleh hak atas pendidikan sekaligus mendapatkan perlindungan yang optimal selama proses pembelajaran, termasuk di era digital yang terus berkembang.

Sementara itu, Bupati Jember, Muhammad Fawait, menyampaikan bahwa pendidikan merupakan instrumen paling efektif dalam mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan. Meskipun manfaatnya tidak selalu terlihat dalam jangka pendek, investasi di bidang pendidikan diyakini mampu menghasilkan perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan di masa depan.

Menurutnya, tingginya angka kemiskinan berkorelasi dengan berbagai persoalan pembangunan lainnya, mulai dari stunting, angka kematian ibu dan bayi, hingga meningkatnya tingkat kriminalitas. Oleh karena itu, penguatan sektor pendidikan menjadi salah satu solusi mendasar untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Di sisi lain, Wakil Bupati Murung Raya, Rahmanto Muhidin, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui alokasi anggaran pendidikan yang mencapai hampir 34 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Murung Raya sebesar Rp1,6 triliun.

Selain memperbesar anggaran pendidikan, Pemerintah Kabupaten Murung Raya juga menghadirkan berbagai program afirmatif untuk memperluas akses pendidikan masyarakat melalui Kartu Hebat Murung Raya Cerdas, Kartu Hebat Mahasiswa, Kartu Hebat Pintar Santri, serta Kartu Hebat Sekolah Teologi.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia pendidikan, keluarga, dan seluruh pemangku kepentingan, transformasi digital di sektor pendidikan diharapkan tidak hanya memperluas akses belajar, tetapi juga menciptakan ekosistem pendidikan yang aman, inklusif, berkualitas, serta mampu menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan bagi setiap anak Indonesia di era digital.
[PusakoNews.com/red]