PusakoNews.com, Jakarta - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menegaskan komitmennya dalam mengawal implementasi program digitalisasi bantuan sosial (bansos) agar penyaluran bantuan pemerintah berlangsung lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah pentingnya proses validasi data di lapangan sebagai langkah memastikan penerima manfaat benar-benar sesuai dengan kondisi riil.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, saat mengikuti Rapat Koordinasi dan Monitoring Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di 43 Kabupaten/Kota yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Selasa (30/6).
Dalam kesempatan tersebut, Yusuf Ateh menekankan bahwa transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial tidak boleh hanya berfokus pada penggunaan teknologi atau peluncuran aplikasi. Menurutnya, keberhasilan program justru ditentukan oleh akurasi data penerima yang harus diverifikasi secara langsung di lapangan.
Ia menjelaskan bahwa seluruh informasi mengenai calon penerima bantuan perlu melalui proses pencocokan dan pemeriksaan ulang guna memastikan data yang digunakan benar, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Dengan demikian, bantuan sosial yang disalurkan pemerintah dapat diterima oleh pihak yang memang berhak.
“Jadi bukan soal sudah di-launching, sudah berjalan aplikasinya, tapi bansos ini harus jatuh ke orang yang tepat,” tegas Yusuf Ateh.
Lebih lanjut, Kepala BPKP menyampaikan dukungan penuh terhadap implementasi digitalisasi bantuan sosial sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas. Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kolaborasi yang erat antar kementerian dan lembaga, khususnya dalam hal integrasi serta kemudahan akses terhadap data.
Ia menilai koordinasi lintas instansi menjadi faktor penting untuk mendukung proses pengawasan secara real-time, mempercepat validasi informasi, serta memastikan setiap bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui sinergi antarlembaga, pemerintah diharapkan mampu membangun sistem penyaluran bantuan sosial yang semakin akurat, efisien, transparan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan program perlindungan sosial nasional.
Komentar