Jakarta Ditunjuk Sebagai Percontohan Nasional Pelayanan Terpadu Pelindungan Perempuan dan Anak, Perkuat Sistem Respons Cepat dan Terintegrasi

PusakoNews.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menjadi daerah percontohan nasional dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak. Penetapan tersebut ditandai dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Program Percontohan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak di Provinsi DKI Jakarta yang disaksikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Gedung Grha Ali Sadikin, Jakarta, Kamis (4/6).

Program strategis ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2024 yang menjadi turunan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Melalui kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, program tersebut diharapkan mampu menghadirkan sistem perlindungan yang lebih efektif, cepat, terintegrasi, serta berkeadilan bagi perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan dan pendampingan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Pramono Anung menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjalankan mandat sebagai daerah percontohan secara serius dan berkelanjutan. Menurutnya, kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat menjadi tanggung jawab besar yang harus diwujudkan melalui kerja nyata dan penguatan layanan di seluruh sektor.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kata Pramono, telah menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah untuk memberikan dukungan maksimal terhadap pelaksanaan program tersebut. Ia memastikan seluruh tahapan implementasi akan dilaksanakan secara konsisten hingga akhir periode program pada tahun 2029.

Lebih lanjut, Pramono menilai program pelayanan terpadu ini memiliki arti penting dalam memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak yang selama ini terus menjadi perhatian pemerintah. Dengan sistem yang semakin terintegrasi dan responsif, masyarakat diharapkan memperoleh akses layanan yang lebih cepat, mudah, dan berorientasi pada kebutuhan korban.

Sebagai bentuk kesiapan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengembangkan berbagai fasilitas dan infrastruktur yang mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan inklusif bagi perempuan dan anak. Salah satunya melalui penguatan layanan pada sektor transportasi publik yang selama ini menjadi salah satu wajah pelayanan publik ibu kota.

Menurut Pramono, seluruh fasilitas publik yang tersedia di Jakarta harus memenuhi prinsip ramah perempuan, ramah anak, serta ramah bagi penyandang disabilitas. Komitmen tersebut telah diterapkan pada berbagai moda transportasi publik, termasuk layanan Transjakarta dan fasilitas penunjang lainnya yang terus dikembangkan agar memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh pengguna.

Tidak hanya mengandalkan infrastruktur fisik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung efektivitas pelayanan. Berbagai platform digital yang telah dimiliki Jakarta, seperti aplikasi JAKI dan sistem Jakarta Smart City, akan dimanfaatkan untuk mempercepat proses pengaduan, koordinasi antarinstansi, hingga penanganan kasus secara terpadu.

Pramono menegaskan bahwa orientasi utama program ini adalah memastikan korban mendapatkan perlindungan dan penanganan secara cepat, tepat, dan menyeluruh. Salah satu target utama yang menjadi fokus pelaksanaan program adalah terwujudnya penanganan awal maksimal dalam waktu 1 x 24 jam sejak laporan atau pengaduan diterima oleh petugas.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menjelaskan bahwa penandatanganan SKB tersebut merupakan bentuk nyata komitmen negara dalam memperkuat sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkeadilan.

Arifah menuturkan bahwa kebutuhan terhadap sistem pelayanan yang komprehensif semakin mendesak mengingat masih tingginya angka kekerasan yang dialami perempuan dan anak di Indonesia. Berdasarkan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Perempuan serta Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja Tahun 2024, tercatat satu dari empat perempuan Indonesia berusia 15 hingga 64 tahun pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.

Data yang sama juga menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan serius. Sebanyak 51,72 persen anak perempuan usia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan sepanjang hidup mereka. Sementara itu, pada kelompok anak laki-laki usia 13 hingga 17 tahun, angka tersebut mencapai 41,83 persen.

Menurut Arifah, kondisi tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan setiap korban memperoleh akses layanan yang cepat, aman, dan menyeluruh tanpa hambatan birokrasi yang berbelit.

Ia menjelaskan bahwa DKI Jakarta dipilih sebagai lokasi percontohan nasional karena memiliki karakteristik yang mampu merepresentasikan kompleksitas tantangan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia. Sebagai ibu kota negara dan pusat aktivitas pemerintahan, ekonomi, serta mobilitas masyarakat, Jakarta memiliki dinamika sosial yang tinggi sehingga menjadi lokasi yang tepat untuk menguji efektivitas model pelayanan terpadu yang akan diterapkan secara nasional.

Selain itu, Jakarta dinilai memiliki kesiapan infrastruktur yang memadai, mulai dari layanan kesehatan, layanan hukum, layanan psikososial, hingga kapasitas kelembagaan yang relatif lengkap dibandingkan daerah lainnya. Keunggulan tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program secara optimal sekaligus menjadi model yang dapat direplikasi di berbagai wilayah Indonesia.

Arifah menegaskan bahwa tujuan utama program ini adalah memastikan setiap korban mendapatkan pertolongan sesegera mungkin tanpa harus menghadapi proses yang panjang dan berlarut-larut. Negara, menurutnya, harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan dan pemulihan kepada setiap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

Dukungan terhadap pelaksanaan program tersebut juga disampaikan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Listyo Sigit Prabowo. Kapolri menyambut baik kolaborasi yang terjalin antara kementerian terkait, Kepolisian Republik Indonesia, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membangun sistem pelayanan terpadu yang lebih efektif.

Menurutnya, perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana memerlukan pelayanan yang optimal, cepat, dan berorientasi pada pemulihan. Oleh karena itu, sinergi antarinstansi menjadi faktor penting untuk memastikan seluruh proses penanganan dapat berjalan secara menyeluruh, mulai dari penerimaan laporan, pendampingan hukum, perlindungan, hingga pemulihan korban.

Kapolri berharap keberadaan program pelayanan terpadu ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan negara terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan hukum serta pendampingan psikososial.

Melalui penandatanganan SKB dan penetapan Jakarta sebagai daerah percontohan, pemerintah menegaskan komitmennya untuk membangun sistem perlindungan perempuan dan anak yang lebih kuat, responsif, dan terintegrasi. Program ini diharapkan menjadi fondasi penting dalam menciptakan layanan yang cepat, mudah diakses, serta mampu menjawab berbagai tantangan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia, sekaligus menjadi model nasional yang dapat diterapkan secara luas di berbagai daerah pada masa mendatang.
[PusakoNews.com/red]