Korban Kebakaran Kemayoran Harus Mendapat Perlindungan Menyeluruh, DPR Minta Pengurusan Dokumen Dipermudah

PusakoNews.com, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah kebakaran besar yang melanda kawasan padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Peristiwa yang terjadi pada Senin malam (1/6/2026) tersebut menghanguskan ratusan rumah warga dan menyebabkan ratusan keluarga kehilangan tempat tinggal.

Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/6/2026), Mardani menegaskan bahwa negara harus hadir secara nyata untuk memastikan seluruh korban memperoleh perlindungan, bantuan, dan pelayanan yang cepat tanpa terkendala birokrasi.

“Ini merupakan tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan. Kami menyampaikan duka mendalam kepada seluruh korban terdampak dan turut merasakan kesedihan atas musibah kebakaran ini,” ujar Mardani.

Berdasarkan data sementara, kebakaran hebat tersebut menyebabkan sedikitnya tiga orang mengalami luka-luka. Selain itu, sekitar 250 rumah warga hangus terbakar dengan total sekitar 330 kepala keluarga terdampak akibat peristiwa tersebut.

Mardani meminta pemerintah bersama seluruh instansi terkait memastikan proses penanganan bencana berjalan optimal, mulai dari evakuasi, pendataan korban, distribusi bantuan, hingga pemulihan pascabencana.

Ia menekankan pentingnya pelayanan maksimal bagi para korban, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan kesehatan.

“Seluruh korban harus dirawat dan mendapatkan perhatian yang layak. Pemerintah juga perlu memastikan penanggulangan bencana berjalan efektif, termasuk dalam proses pendataan warga terdampak,” katanya.

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut juga mengingatkan agar tidak terjadi hambatan administratif dalam proses penyaluran bantuan. Menurutnya, persoalan data yang tidak sinkron dan lemahnya koordinasi kerap menjadi penyebab bantuan tidak tepat sasaran saat terjadi bencana.

“Konsolidasi yang tidak maksimal dan pendataan yang dilakukan secara terpisah sering kali menyebabkan warga yang paling membutuhkan justru tidak menerima bantuan,” ungkapnya.

Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan seluruh korban dapat mengakses layanan dengan mudah tanpa harus menghadapi prosedur yang rumit.

“Jangan sampai masyarakat yang paling membutuhkan justru mengalami kesulitan dalam mendapatkan bantuan dan pelayanan,” tegas Mardani.

Lebih lanjut, ia meminta perhatian khusus diberikan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, serta warga dengan penyakit komorbid yang membutuhkan penanganan lebih intensif.

Menurutnya, perlindungan terhadap korban tidak cukup hanya berupa bantuan darurat, tetapi juga harus mencakup jaminan keberlanjutan hidup para penyintas, termasuk penyediaan hunian tetap bagi warga yang kehilangan rumah akibat kebakaran.

“Pemerintah harus memastikan ada solusi nyata bagi seluruh kebutuhan warga terdampak. Perlindungan terhadap korban harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk penyediaan hunian tetap bagi mereka yang rumahnya habis terbakar,” ujarnya.

Mardani juga mendorong pemerintah menerapkan pendekatan jemput bola dalam penanganan korban, termasuk mendatangi langsung seluruh titik pengungsian maupun warga yang sementara tinggal di rumah kerabat.

Selain kebutuhan fisik, ia menilai dukungan psikososial juga menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan. Menurutnya, bencana kebakaran kerap meninggalkan trauma mendalam, terutama bagi anak-anak dan lansia yang kehilangan tempat tinggal serta kenangan hidup mereka.

“Pemerintah perlu menurunkan pekerja sosial dan relawan pendamping psikososial yang aktif mendatangi para korban. Anak-anak yang menyaksikan langsung kebakaran dan para lansia yang kehilangan seluruh kenangan hidupnya memerlukan perhatian khusus,” jelasnya.

Untuk mempermudah layanan kepada masyarakat terdampak, Mardani meminta pemerintah segera membentuk posko layanan terpadu satu pintu yang mampu mengintegrasikan seluruh kebutuhan korban dalam satu lokasi pelayanan.

Ia menjelaskan, posko tersebut harus mampu melayani berbagai kebutuhan masyarakat mulai dari distribusi bantuan pangan dan sandang, layanan kesehatan dasar, konseling psikososial, informasi program pemulihan, hingga pengurusan dokumen kependudukan yang hilang atau rusak akibat kebakaran.

“Korban tidak boleh dipersulit dengan harus berpindah-pindah dari satu loket ke loket lainnya,” tegasnya.

Terkait dokumen penting milik warga yang rusak atau hilang akibat kebakaran, Mardani meminta adanya kebijakan khusus agar proses penggantian dokumen dapat dilakukan dengan cepat dan sederhana.

Ia mendorong pemerintah menerapkan mekanisme alternatif dalam proses verifikasi administrasi sehingga kebutuhan mendesak masyarakat tetap dapat segera terpenuhi sambil menunggu proses validasi lanjutan.

“Permudah pengurusan penggantian dokumen. Harus ada intervensi dan instruksi khusus agar korban tidak terbebani birokrasi yang panjang. Verifikasi dapat dilakukan dengan mekanisme alternatif, sementara validasi administratif bisa menyusul,” katanya.

Mardani menegaskan, para korban yang kehilangan tempat tinggal dan harta benda dalam waktu singkat tidak memiliki kemewahan untuk menghadapi proses birokrasi yang berbelit-belit. Oleh karena itu, negara harus hadir dengan langkah konkret dan respons cepat yang menjangkau seluruh korban tanpa terkecuali.

“Kami berharap pemerintah fokus menangani korban kebakaran Kemayoran hingga seluruh keluarga terdampak dapat bangkit dan memulai kembali kehidupan mereka setelah musibah ini,” tutupnya.
[PusakoNews.com/red]