https://pusakonews.com/read/3713/prabowo-bentuk-bpgmn-pencegahan-karhutla-akan-diperkuat-berbasis-sains-dan-desa PusakoNews id 2026-09-24T21:21:00+07:00 Prabowo Bentuk BPGMN, Pencegahan Karhutla Akan Diperkuat Berbasis Sains dan Desa BPGMN, BPGMN Prabowo, Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, pencegahan karhutla, pengelolaan gambut, karhutla, Prabowo Subianto, masyarakat peduli api, gambut berbasis sains, deteksi hotspot, pengelolaan gambut berbasis desa https://pusakonews.com/read/3721/sidang-uji-uu-cipta-kerja-ditunda-dpr-dan-presiden-belum-siap-beri-keterangan-ke-mk PusakoNews id 2026-09-24T20:20:00+07:00 Sidang Uji UU Cipta Kerja Ditunda, DPR dan Presiden Belum Siap Beri Keterangan ke MK sidang uji UU Cipta Kerja, MK, Mahkamah Konstitusi, DPR dan Presiden, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, perkara 307/PUU-XXIV/2026, UU Cipta Kerja, Solidaritas Perempuan, Komnas Perempuan, 5 Oktober 2026 https://pusakonews.com/read/3712/iran-tetap-buka-jalur-diplomasi-pezeshkian-tegaskan-tak-akan-tunduk-pada-tekanan-as PusakoNews id 2026-09-24T13:26:00+07:00 Iran Tetap Buka Jalur Diplomasi, Pezeshkian Tegaskan Tak Akan Tunduk pada Tekanan AS Iran tetap buka jalur diplomasi, Masoud Pezeshkian, Iran, Amerika Serikat, konflik Iran-AS, diplomasi Iran, Sidang Umum PBB, Selat Hormuz, negosiasi Iran https://pusakonews.com/read/3709/pendidikan-gratis-diperluas-prabowo-siapkan-kuliah-gratis-ptn-dan-bentuk-ditjen-pesantren PusakoNews id 2026-09-23T23:47:00+07:00 Pendidikan Gratis Diperluas, Prabowo Siapkan Kuliah Gratis PTN dan Bentuk Ditjen Pesantren pendidikan gratis, Prabowo Subianto, pendidikan gratis sekolah negeri, kuliah gratis PTN, pendidikan gratis PTN, sekolah negeri gratis, Ditjen Pesantren, Kementerian Agama, UKT, pendidikan Indonesia https://pusakonews.com/read/3720/mk-periksa-sengketa-syarat-pendidikan-gibran-kpu-dan-pemohon-berbeda-pandangan-soal-kewenangan PusakoNews id 2026-09-23T23:43:00+07:00 MK Periksa Sengketa Syarat Pendidikan Gibran, KPU dan Pemohon Berbeda Pandangan soal Kewenangan MK syarat pendidikan Gibran, PHPU 2024, Gibran Rakabuming Raka, Mahkamah Konstitusi, KPU, Bawaslu, syarat pendidikan cawapres, Perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, syarat pendidikan wakil presiden